permendagri no 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Output dari Akuntansi Keuangan Daerah. permendagri no 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah

22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah _____Undang-Undang No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diubah dengan : PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Lampiran | PDF 1 01 xx 23 Program dst. PERMENDAGRI No. Berlaku. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. didasarkan pada Permendagri No. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkon Peraturan Menteri. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. 13 tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Tempat Penetapan. Republik Indonesia. 59 Tahun 2007 sebagai. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. (Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) Apa Itu Renja? Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi. tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Dan Seluruh Turunanya Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terhitung mulai Tahun Anggaran 2007, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan. 8. go. 59 Tahun 2007, perlu menetapkan PERDA tentang Pokok. Bahasa. Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN. 4 Struktur APBD (menurut Permendagri 13 Tahun 2006) 16 Tabel 6. . 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. Output dari Akuntansi Keuangan Daerah. PP Nomor 6 Tahun 2006. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: T. PROPOSAL SKRIPSI . Badan Pengawasan Daerah Kantor Penghubung. 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 23. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006. Tahun. Adapun Ruang Lingkup keuangan daerah menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri Nomor 13/2006) meliputi: a. surabaya. PERMENDAGRI No. 31. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. go. DPRD 1 20 02 KDH & WKDH 1 20 03 Sekretariat Daerah 1 20 04. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, dan Perpres terbaru tentang. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Kepmendagri No. Dengan disahkannya Permendagri No. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. 29 tahun 2004. PERMENDAGRI NO. 13 Tahun 2006) yang memuat secara komprehensif pengaturan. Memahami peraturan. Nomor Pengundangan. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. 1. 26,. 465, kemendagri. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. REPUBLIK INDONESIA. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - STANDAR/PEDOMAN Status. 2019. Glosarium. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perwakilan. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 16 UU No. 2018/NO. Peraturan Perundang-undangan. • permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan permendagri no. ttg Pemerintahan Daerah PERMENDAGRI 13/06 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07 PP 18/016. U. idPeraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2006. ABSTRAKTujuan penelitian ialah bagaimana Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman. E. kecamatan rancasari. . Bahasa. Dengan memperhatikan Undang-undang No. permendagri no 21 tahun 2011 by bpmpdmesuji. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. 6871 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Laporan Realisasi Anggaran 131 bagi Pemerintah Daerah terkait. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 2018/NO. Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 tahun 2005). Lampiran 3. rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah jo. Pada Tahun 2007, terbit Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas. pdf ] (5049) Tahun: 2007: Tentang:. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan . 13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;. 58, LN. 1 Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya. Diberlakukannya sistem akuntansi keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang bentuk Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja),. 2, LD. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang PERMENDAGRI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. T. ,M. Sementara itu menurut Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan suatuNOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,. 13/2006 yang mengatur tentang: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 23 tahun 2014, Pasal 316 ayat (2). 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah DEPARTEMEN DAlAM NEGERI REPUBlIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DAlAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkon Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman. Permendagri No. Mengingat : 1. Log in with. 35 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 menyebutkan: Ayat 1 Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Nomor: 21: Tahun: 2011: Tentang: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHmasyarakat. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bahasa Indonesia. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) didesain khusus sesuai. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 13 TAHUN 2006TENTANGPEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri No. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam. 13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedom. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. berpedoman kepada Permendagri No. 13. permendagri 13 2006 - Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap,. Call-WA 0811 157 8484. 13 tahun 2006 dan diperbaharui dengan Permendagri No. Permendagri no 13 tahun 2006. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - DESA Status. 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan pula Permendagri No. B. Mengingat. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632 2 ) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN K EUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 jo. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Tahun. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara). 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 410. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman. 4. Tentang. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 13/2006, Lampiran Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 59 tahun 2007 sebagai penyempumaan atas Permendagri No. Pasal 15 Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pembuatan Monografi Desa dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 13. Hal-hal khusus lainnya Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi acuan saat ini belum memiliki aturan pelaksanaan atas beberapa komponen penting dalam penyusunan APBD,. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri NO. UU No. 1 1. 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);. Berdasarkan Peraturan Mendagri No. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Nandang Sukmara Follow. PP No. Perangkat Desa tahun 2019 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Hibah baik berupa uang maupun barang/jasa termasuk ke dalam Belanja Tidak Langsung. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tersebut berjalan hanya sampai 4 tahun dan direvisi kembali dengan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan yang ditentukan lebih lanjut oleh Permendagri No. PERMENDAGRI No. 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 13 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. Glosarium. 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri NO. 59/2007 itu, adalah merupakan penyempurnaan dari PERMENDAGRI No. Semoga informasi ini bermanfaat. STATUS PERATURAN. Permendagri No. Tidak Berlaku. 6. 13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedom. Oleh : Ricky Firmansyah UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.